SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAHAT

BID. PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR

DATA PRODUK DAN LAYANAN BKPSDM KABUPATEN LAHAT

 

Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur Membawahkan : (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, (2) Sub Bidang Data Informasi dan Bahan Peraturan Perundang-Undangan, dan (3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

No Unit Penyelenggara Layanan Bentuk Layanan Nama Produk Layanan Dasar Hukum Layanan
4 Bidang Pengadaan, Pemberhentian & Informasi Aparatur Administratif Pensiun BUP PP No. 11 Th. 2017
Pensiun Duda/Janda Kep. Kepala BKN No. 32 Th. 2015
Izin Perkawinan/ Perceraian PP 45 Th. 1990
Disiplin PNS PP 53 Th. 2010

Perka BKN No. 21 Th. 2010
Data dan Informasi Website BKPSDM Kep. Kepala BKDD Nomor 800/213/KEP/BKD.D/2016
Data Aplikasi SIAP Kep. Kepala BKDD Nomor 800/213/KEP/BKD.D/2016
Data DUK Online Surat Bupati Lahat No. 800/107/BK.PSDM/2017
Administratif Kartu Pegawai Kep. Kepala BKN No.0666/Kep/1974
Kartu Suami/Istri SE Kepala BKN No 08/SE/1983
Satya Lencana PP No. 35 Tahun 2010
Cuti PNS PP No. 11 Tahun 2017
SKP PP No. 46 Tahun 2011

 

SYARAT USUL ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

A. SYARAT USUL MPP (MASA PERSIAPAN PENSIUN)

  1. Surat permohonan PNS ybs;
  2. Surat pengantar dari instansi ybs
  3. Foto copy SK CPNS dilegalisir
  4. Foto copy SK PNS dilegalisir
  5. Foto copy KARPEG dilegalisir
  6. Foto copy SK berkala terakhir dilegalisir
  7. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir

B. SYARAT PENSIUN BUP

  1. Surat permohonan pensiun dari PNS ybs;
  2. Surat pengantar dari unit kerja ybs;
  3. Foto copy sah SK pengangkatan pertama sebagai CPNS dilegalisir;
  4. Foto copy sah SK PNS dilegalisir;
  5. Foto copy sah SK pengangkatan terakhir dilegalisir;
  6. Foto copy sah SK kenaikan gaji berkala dilegalisir;
  7. Foto copy Konversi NIP yang baru (SK dari BKN) dilegalisir;
  8. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir;
  9. P2KP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) PNS 1 tahun terakhir;
  10. Foto copy surat nikah dilegalisir;
  11. Daftar keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
  12. Salinan sah / foto copy sah akte kelahiran anak-anak yang masih dalam tanggungan dilegalisir;
  13. Pas foto ukuran 3×4 cm hitam putih terbaru tanpa tutup kepala dan tidak berkaca mata sebanyak 8 (delapan) lembar;
  14. Daftar riwayat pekerjaan;
  15. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang ditandatangani oleh pejabat esselon II;
  16. Data perorangan calon penerima pensiun PNS (DPCP);
  17. Foto copy KTP;
  18. Foto copy NPWP;
  19. Foto copy rekening Bank;
  20. SK Jabatan terakhir (jika ada).

C. SYARAT PENSIUN JANDA / DUDA

  1. Surat permohonan pensiun dari PNS ybs;
  2. Surat pengantar dari unit kerja ybs;
  3. Foto copy sah SK pengangkatan pertama sebagai CPNS dilegalisir;
  4. Foto copy sah SK PNS dilegalisir;
  5. Foto copy sah SK pengangkatan terakhir dilegalisir;
  6. Foto copy sah SK kenaikan gaji berkala dilegalisir;
  7. Foto copy surat nikah dilegalisir;
  8. Daftar keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
  9. Salinan sah / foto copy sah akte kelahiran anak-anak yang masih dalam tanggungan;
  10. Pas foto ukuran 3×4 cm hitam putih terbaru tanpa tutup kepala dan tidak berkaca mata sebanyak 6 (enam) lembar;
  11. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir;
  12. Foto copy SK konversi NIP yang baru (SK dari BKN) dilegalisir;
  13. P2KP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) PNS 1 tahun terakhir;
  14. Daftar riwayat pekerjaan;
  15. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang ditandatangani oleh pejabat esselon II;
  16. Data perorangan calon penerima pensiun PNS (DPCP);
  17. Surat keterangan Janda / Duda (Lurah / Kades);
  18. Surat keterangan tempat tinggal/domisili (Lurah / Kades);
  19. Surat keterangan ahli waris (Lurah / Kades);
  20. Surat keterangan kematian dari Lurah / Rumah Sakit);
  21. Foto copy KTP Ahli Waris;
  22. SK Jabatan terakhir (Jika ada).

D. SYARAT PENSIUN DINI

  1. Surat permohonan pensiun dari PNS ybs;
  2. Surat Pengantar dari Instansi ybs;
  3. Foto copy sah SK pengangkatan pertama sebagai CPNS dilegalisir;
  4. Foto copy sah SK PNS dilegalisir;
  5. Foto copy sah SK pengangkatan terakhir dilegalisir;
  6. Foto copy sah SK kenaikan gaji berkala dilegalisir;
  7. Foto copy SK konversi NIP yang baru (SK dari BKN) dilegalisir;
  8. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir;
  9. P2KP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) PNS 1 tahun terakhir;
  10. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir;
  11. Daftar keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
  12. Salinan sah / foto copy sah akte kelahiran anak-anak yang masih dalam tanggungan dilegalisir;
  13. Pas foto ukuran 3×4 cm hitam putih terbaru tanpa tutup kepala dan tidak berkaca mata sebanyak 8 (enam) lembar;
  14. Daftar riwayat pekerjaan;
  15. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang ditandatangani oleh pejabat esselon II;
  16. Data perorangan calon penerima pensiun PNS (DPCP);
  17. Foto Copy KTP;
  18. Foto Copy NPWP;
  19. Foto Copy Rekening BANK;
  20. SK Jabatan terakhir (Jika ada).

E. KLIM TASPEN OTOMATIS

  1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
  2. Pas Photo 3×4 3 Lembar
  3. Foto copy Rekening BANK
  4. Foto copy NPWP
  5. KTP yang masih berlaku
  6. Foto copy KARPEG
  7. Foto copy SK CAPEG
  8. SKPP Asli
  9. Pas Photo Istri/Suami 3×4 1 Lembar
  10. Foto copy KARPEG ISTRI/SUAMI jika PNS
  11. Asli surat keterangan kuliah terbaru anak usia 21 s.d 25 Tahun.

F. SYARAT IZIN CERAI

  1. Surat pengantar dari atasan unit kerja ybs
  2. Surat permohonan dari pegawai ybs
  3. Photocopy sah akta nikah
  4. Photocopy sah SK pangkat terakhir
  5. Pas Photo 3 x 4 = 2 lembar
  6. Photocopy sah SK CPNS dan PNS
  7. Photocopy KTP dan KK pemohon
  8. Surat panggilan menghadap 1, 2 dan 3
  9. Berita Acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari OPD ybs
  10. Surat Pernyataan melaksanakan perceraian dari suami isteri yang ditandatangani di atas materai.

F. SYARAT CUTI TAHUNAN/CUTI BESAR/CUTI SAKIT

  1. Pengantar dari instansi PNS ybs;
  2. Surat Permohonan ybs;
  3. SK Terakhir / Jabatan;
  4. Untuk Cuti Sakit syaratnya ditambah Surat Keterangan dari Dokter.

G. SYARAT USUL PEMBUATAN KARPEG

  1. Surat Pengantar Instansi PNS ybs;
  2. Foto Copy SK CPNS dilegalisir;
  3. Foto Copy SK PNS dilegalisir;
  4. Foto Copy sertifikat LPJ dilegalisir;
  5. Pas Poto 3×4 Hitam Putih = 3 Lembar.

Jika sudah mengusul namun Karpeg belum terbit, maka syaratnya usul baru ditambah dengan:

  1. SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dilegalisir;
  2. SKP dilegalisir.

Jika KARPEG hilang maka syaratnya ditambah dengan:

  1. SK pangkat terakhir, dilegalisir;
  2. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
  3. Surat pernyataan dari PNS ybs;
  4. Foto copy KARPEG dilegalisir.

H. SYARAT USUL PEMBUATAN KARSU DAN KARIS

  1. Surat Pengantar Instansi PNS Ybs;
  2. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir KUA;
  3. Foto Copy SK CPNS dilegalisir;
  4. Foto Copy SK PNS dilegalisir;
  5. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
  6. Laporan Perkawinan (blanko ambil di BKPSDM);
  7. Daftar Keluarga Pegawai (blanko ambil di BKPSDM);
  8. Pas Poto suami / istri 3×4 hitam putih = 3 lembar.

I. SYARAT USUL TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA PNS

  1. Foto copy SK CPNS dilegalisir;
  2. Foto copy SK PNS dilegalisir;
  3. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
  4. Foto Copy SK Jabatan bagi yang menduduki Jabatan;
  5. Foto Copy Piagam Satyalencana Karya Satya sebelumnya bagi yang pernah menerima;
  6. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang ditandatangani oleh pejabat esselon II
  7. SK Mutasi / Pindah PNS yang bersangkutan

 

J. SYARAT PERBAIKAN DATA PADA APLIKASI SAPK BKN

  1. Foto copy Karpeg dilegalisir;
  2. Foto copy SK CPNS dilegalisir;
  3. Foto copy SK PNS dilegalisir;
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
  5. Foto copy Ijazah pengangkatan dan Ijazah terakhir dilegalisir
  6. Foto copy SK konversi NIP dilegalisir
  7. Surat Pengantar dari OPD ybs*
  8. Surat Pengantar ditujukan : Kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat Cq. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur
  9. Berkas rangkap 2 (dua)

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAHAT | © 2016 BKPSDM